===== VIVA – Acara khitanan yang dihadiri Raja Dangdut Rhoma Irama di Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini menuai kontroversi. Polisi saat ini suda...
VIVA – Acara khitanan yang dihadiri Raja Dangdut Rhoma Irama di Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini menuai kontroversi. Polisi saat ini sudah memeriksa tiga orang, termasuk pihak penyelenggara terkait hal tersebut.
Sempat pula beredar isu bahwa acara itu telah di-backing oleh anggota polisi. Namun, Kapolres Bogor Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy membantahnya. Ia menegaskan, tidak ada backing-an di acara khitanan yang mengundang keramian itu. Sebaliknya, kedatangan aparat adalah untuk mengecek janji penyelenggara yang tidak akan mengundang keramaian.
“Itu masih harus kita periksa dulu. Emang ada backing? Saya rasa tidak ada backing. Yang ada adalah aparat di sana semua ada untuk mengecek protokol kesehatan yang bersangkutan, yang sudah janjikan kepada kita. Jadi aparat di sana bukan backing, tapi kita ngecek protokol kesehatan," kata Roland didampingi Ketua Gugus Tugas COVID-19 Bupati Bogor Ade Yasin, usai memperingati HUT Bhayangkara ke-74 di Polres Bogor, Rabu, 1 Juli 2020.
Ronald juga mengatakan, beberapa hari sebelumnya, tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bogor sudah bertemu dengan Abah Surya Atmaja sebagai penyelenggara. Dalam pertemuan itu, kata Kapolres, Abah berjanji menerapkan protokol kesehatan.
Selain itu, ia juga berjanji akan membatalkan pentas Soneta agar tidak mengundang keramaian. Bahkan untuk memastikan penyelenggara menepati janji, kepolisian tidak memberi izin keramaian.
"Memang pada awalnya, protokol kesehatan itu dilakukan untuk khitanan dan itu sudah dijanjikan. Tapi pada saat itu ternyata ada keramaian di akhir. Jadi tidak ada izin resmi kepolisian," jelas Roland.
Roland juga menerima laporan banyaknya karangan bunga ucapan yang diterima oleh yang punya hajat. Karangan bunga itu dari TNI Polri bahkan Presiden Joko Widodo.
"Kalau dari panitia penyelenggara kemarin sih itu begitu ya. Cuma kita dalami lagi karena kita baru sekali (melakukan panggilan). Ini kita harus klarifikasi," katanya.
